Pembangunan Madiun



PERGESERAN PEMBANGUNAN PARADIGMA DI KABUPATEN MADIUN


Ø    Paradigma merupakan tata nilai dan pola pikir orang sehingga mempengaruhi tanggapan subyektif sesorang mengenai realita dan dapat menentukan bagaimana sesorang menanggapi realita tersbut.
Ø    Pembangunan merupakan proses dalam jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan nasional atau tingkat daerah, yang pada dasarnya butuh pertumbuhan dan perubahan.
Ø    Pergeseran merupakan suatu proses perubahan.

Kesimpulan :
Pergeseran paradigma pembangunan adalah, perubahan konsep pembangunan yang terjadi pada suatu Negara dan daerah yang dilatarbelakangi suatu masalah atau fenomena.

Latar belakang pergeseran ada banyak factor yang mempengaruhinya.:
1.    Tuntutan masyarakat, peran dari partisipisai masyarakat yang memberikan usulan atas pembangunan di suatu wilayah, dikarenakan perlunya perubahan yang di rasa sudah wajib di lakukan perubahan yang pembangunan,agar dapat bersaing dan bertahan dari globalisasi.
2.    Inisiatif pemerintah, pemerintah merasa pembanguanan yang dilakukan sudah mencapai target, atau bahkan malah konsep pembanguan yang berjalan tidak menimbulkan hasil yang bagus ( gagal ), maka perlu dilakukan regulasi paradigma pembanguanan baru, serta malah adanya tanggapan respon yang bagus dari pemerintah, dengan adanya fenomena yang ada, agar fenomena itu tidak berdampak buruk bagi lingkunganya maka pemerintah menggunakan regulasi pembanguanan baru.

Contoh :
Yang pada awalnya Kab Madiun Fokus ke Paradigma Pertumbuhan (Growth Paradigm) yang dimana focus pada pertumbuhan sector pertanian, berganti pada paradigma Paradigma Kesejahteraan (Welfare Paradigm) dan Paradigma Pembangunan Manusia (People Centered           Development Paradigm) yang lebih meningkatkan SDM lebih berkwalitas.
 Pemerintah Kabupaten Madiun yang menanggapi respon postif atas adanya mega proyek berskala nasional yaitu JALAN TOL NJK ( Ngawi – Kertosono ) yang akan melewati daerah pinggiran utara kab Madiun, yang dirasa adanya toll tersebut akan berdampak buruk bagi ekonomi kreatif di daerah kab Madiun. Dimana keadaan ekonomi kab Madiun selain pertanian juga memanfaatkan jalur strategis perlintasan dan para perjalanan jauh (kargo kargo) dari kota kota besar Jawa Timur – Jawa tengah dan begitu sebaliknya, masyarakat memanfaatkan perjalanan jauh untuk bersinggah di Madiun, dan menjajakan berbagai oleh oleh (Breem, Pecel dll), yang jika pembangunan toll tidak di tanggapi akan berdampak buruk karena para pejalan jauh memilih melewati toll tanpa harus melewati Madiun, dan sangat berdampak pada pendapatan masyarakat madiun akan menurun.
 Pembangunan nasional tersebut di tanggapi dengan perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan bebasis focus pertanian berganti di paradigma pembanguanan berbasis ekonomi kreatif ( kota rest area ) dan kampung wisata, akan tetapi tanpa harus meninggalkan potensi dari sector pertanian. Pemrintah kabupaten madiun membuat daya tarik bagi pejalan jauh agar memilih jalan alternative dan ketimbang jalan toll, dengan memperbaiki infrastruktur ( rest area city , dan kampong wisata ) ini merupakan daya tarik untuk bersaing dengan mega proyek pembangunan nasional.

Gambaran bukti pembangunan.
Mega proyek toll NJK
Respon pemerintah atas pembangunan mega proyek
Pembangunan ( rest area city dan kampong wisata



Dampak pergeseran paradigma pembanguanan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pembanguanan merupakan sebuah pertumbuhan dalam segala aspek sesuai dengan apa yang ingin di kembangkan, melihat perubahan konsep pembangunan yang dilakukan berdampak baik terhadap ekonomi masyrakat kab Madiun di mana masyrakat memanfaatkan taman taman dan tempat wisata serta rest area yang di buat pemerintah setempat dengan menggunakan sebagai ladang mencari nafkah ( tanpa mengganggu fasilitas umum ), akan tetapi tetap mengandalkan sector pertanian ( padi ) yang di andalkan sebagai komoditas utama. Dengan konsep pembangunan Rest Area di perbanyak tentunya masyrakat akan lebih mudah dalam membuka UKM dan kemungkinan besar memilik pasar yang akan ramai, yaitu para pejalan jauh sehingga masyrakat memilik berpenghasilan sampingan. Pembangunan sangat berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat daripada pembangunan dalam sector industry yang di rasa belum saatnya kab Madiun SDM yang nota bene masih rendah dan bersaing dengan SDM luar sehingga angka pengangguran tidak terselesaikan malah membuat masalah baru dari akibat pembangunan yang tidak tepat.






 
Hakekat adalah dimana suatu perencanaan dan pembanguna dilakukan berdasarkan keinginan masyarakat dan untuk masyarakat, guna memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat.
Prinsip perencanaan pembanguan daerah adalah,
·         daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
·         dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
·         mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
·         dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing
Pendekatan perencanaan pembangunan daerah ( Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010) adalah,
·         teknokratis :
(dalam perencanaan pebangunan daerah harus didasari menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daearah)
·         partisipatif :
(dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) )
·         politis dan
(program program pembangunan yang di tawarkan oleh calon kepala daearah terpilih pada saat kampanye, disusun kedalam rancangan RPJMD melalui penerrjemahan dengan Visi Misi kepala daerah)
·         top-down dan bottom-up.
(sisitem perencannan yang dilakukakn)
Contoh penerapan di suatu daearah :
            Sebelum jauh seberapa melihat penerapannya, sebaiknya melihat dulu kondisi geografis di kab Madiun yang sesuai potensi di daerah.
• Pemukiman/Pekarangan 

15.322,26 Ha
15,16 %
• Sawah

30.951,00 Ha
30,62 %
• Tegal

7.091,54 Ha
7,02 %
• Perkebunan

2.472,00 Ha
2,45 %
• Hutan Negara 

40.511,00 Ha
40,08 %
• Perairan (Kolam/waduk)

836,00 Ha
0,83 %
• Lain-lain (jalan,sungai,makam)

3.0902,20 Ha
3,86 %


 Lahan terluas yang ada di Kab Madiun di dominasi oleh area persawahan, yang menjadi salah satu indicator Visi Misi Bupati Madiun H. muhtarom, S.Sos yaitu meningkatkan pembanguanan dalam bidang pertanian dan focus pada pertanian.
Walaupun belum menunjukkan hasil yang baik, akan tetapi proses pembangunan yang ada di kabupaten madiun sudah menunjukkan adanya kemajuan. Hasil menunjukan dimana sarana dan prasana lebih baik yang terjadi di kabupaten madiun dalam sector apapun yang di rasa mampu memberikan dampak bagus kepada masyarakat. Dalam perencanaan dan pembangunan yang terjadi di kabupaten madiun sebagian besar sudah berdasarkan asas asas, prinsip prinsip dan pendekatan yang semestinya telah dilakukan, dengan buktikan kepemimpinan dua periode Bupati Kab. Madiun tidak menuai banyak kecamaan dari masyarakat luas dalam bidang pembangunan, serta tidak menimbulkan konflik besar akan imbas dari pembangunan.
Pembangunan di Kab Madiun jauh unsure dari kapitalisme dan neo-liberalisme, yang dimana jika pembangunan unsure tersebut dilakukan pasti akan berdampak buruk bagi sosbud masyrakat sekitar, yang awal mula masyrakat lebih kreatif dan inovatif memainkan pasar, akan muncul pesaing besar (kapitalis) di tengah tengah ekonomi masyrakat, bahkan akan membuat paradigma baru yang merubah masyarakat menjadi modernitas dan lebih konsumtif, dan hal ini jauh dari keiinginan masyarakat secara luas.
Yang di lakukan pemerintah Kab Madiun tepat yang melibatkan stakeholder dalam proses pembangunan salah satunya (swasta) yang mempunyai pengaruh besar dalam pembagunan. Yang mencolok swasta berperan aktif dengan pemerintah adalah dalam sector pendidikan, dengan maraknya muncul perguruan tinggi swasta yang sudah ada 10 PTS yang sangat bagus keberadaanya meningat angka melanjutkan di perguruan tinggi SDM sangat rendah. Akantetapi berbanding terbalik degan langkah bijak yang diambil pemerintah Kab Madiun adalah membatasi industrilisasi yang dimana keberadaanya masih sulit ditemukan, bukan di tolak pihak swasta yang akan bekerja sama dengan pemkab Madiun akan tetapi di kaji manfaat bagi masyarakat dan dampak yang akan di timbulkan. yang menjadi alasan adalah hal tersebut bertentangan dengan Visi Misi Bupati Madiun yang di mana secara garis besar lebih berpihak pada masyrakat kecil yaitu pertanian yang di unggulkan, dengan adanya industrialisai pasti akan memakan banyak lahan pertanian yang ada di Kab Madiun, tidak hanya masalah lahan masalah yag harus di perhatikan adalah persaingan SDM local dengan SDM luar daerah yang dirasa SDM nya masih rendah jika harus bertarung dengan SDM dari luar daerah yang mengingat mereka sudah di bekali dengan berbagai jenjang pendidikan yang memumpuni untuk bekerja di industry tersebut. Jika konsep pembangunan industry dilakukan maka akan terjadi hilangnya mata pencaharian (pertanian) dan masyarakat dihadapakan pada persaingan industry pasti akan menjadi masalah besar di Kab  Madiun (kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, masalah social).
Kab Madiun lebih mempertahankan keadaan alam dan masyarakat yang masih memiliki unsure tradisional dan tidak mengambil resiko demi pembangunan yang besar, akan tetapi pemerintah Kab Madiun menggunakan pembangunan berdasarkan keinginan masyarakat dan perlahan lahan menanggapi persaingan global dengan cara peningkatan mutu kuwalitas pendidikan dan ekonomi kreatif yang di mainkan oleh masyarakat, itu sudah mewakili harapan pembangunan yang terjadi di kab Madiun dan tidak menimbulkan dismharmonisasi antara masyrakat dengan pemerintah, yang akan dapat mewujudkan Kab Madiun yang makmur dan sejahtera dikarenakan masyarakat dan pemerintahanya berjalan bersam sama (open governece)
                                                                                                                                                           




































Komentar

Postingan Populer